Bisnis

Tarif Listrik Naik, Menko Diprotes Pengusaha

Pengusaha akan mempresentasikan sektor yang berpotensi terimbas kenaikan TDL.

Jum'at, 12 Maret 2010, 14:59 WIB
Arinto Tri Wibowo, Agus Dwi Darmawan
Petugas PLN tengah memperbaiki jaringan listrik di Gardu Induk Gandul, Jakarta. (PLN Jawa-Bali)

VIVAnews - Kementerian Koordinator bidang Perekonomian hari ini disambangi perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Kamar Dagang dan Industri (Kadin), serta Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI).

Mereka datang untuk membahas rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL) seperti yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati awal pekan ini.

Mereka yang datang adalah Benny Sutrisno, Franky Sibarani, dan Rahmat Gobel. Selain mereka, terdapat empat perwakilan dari pemerintah yakni jajaran eselon satu dari Kementerian Perdagangan dan Menko Perekonomian.

Deputi Menko Perekonomian bidang Industri dan Perdagangan Edy Putra Irawady sebelum pertemuan mengatakan bahwa kedatangan pengusaha itu untuk menelisik dampak kenaikan tarif listrik.

"Pengusaha mengeluh, karena katanya ada yang terimbas," ujar Edy di kantor Menko Perekonomian, Jumat 12 Maret 2010.

Untuk itu, dia melanjutkan, presentasi dari para pengusaha langsung diharapkan bisa memberi penjelasan apakah memang benar ada sektor yang terimbas karena kenaikan tarif dasar listrik.

"Mereka itu bagian dari Tim Ekuin (tim pengawasan dalam pelaksanaan FTA), jadi mereka akan presentasi dan analisis," kata dia.

Pertemuan Jumat ini menurut agenda termasuk mendadak. Tidak ada agenda pembicaraan tarif dasar listrik dalam draf pembahasan isu terkini.

Menurut Edy, isu yang sedang dipelajari Kementerian Koordinator bidang Perekonomian bersama tim pengawasan FTA adalah bagaimana agenda persaingan dengan China.

Pertemuan itu digelar di lantai dua kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian. Pertemuan dilakukan tertutup sejak pukul 14.00 WIB.

Pada intinya, Edy melanjutkan, subsidi listrik memang bisa diberikan ke pengusaha. Namun, subsidi itu tidak harus karena pemerintah memang tidak bisa selalu memanjakan pengusaha.

arinto.wibowo@vivanews.com

• VIVAnews
Rating
Komentar
Belum ada komentar untuk ditampilkan pada artikel ini.
Kirim Komentar
Anda harus Login untuk mengirimkan komentar
atau 
  
webtorial