VIVAnews - Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) menilai terdapat potensi penurunan kinerja PT Matahari Putra Prima Tbk (MPPA) jika transaksi penjualan kepemilikan saham Matahari Departement Store diputuskan.
"Ada potensi Matahari bisa gembos," kata Ketua Bapepam Fuad Rahmany di Jakarta, Jumat, 12 Maret 2010.
Sebelumnya, CVC Capital Partners akan membeli saham Matahari Departemen Store, anak perusahaan Matahari Putra Prima senilai Rp 7,2 triliun dengan harga per lembar sahamnya sebesar Rp 2.705,3.
Dalam paparan publik Matahari beberapa waktu lalu, Direktur Utama Benyamin J Mailool mengaku dana hasil penjualan tersebut rencananya akan digunakan membayar utang senilai Rp 3,4 triliun.
Besarnya, kata Benyamin, Rp 1,8 triliun dalam bentuk obligasi dolar dan Rp 500 miliar dalam bentuk obligasi rupiah. Jatuh tempo obligasi tersebut jatuh pada 2011. Sementara itu, utang perseroan kepada bank senilai Rp 300-400 miliar pada delapan bank. Antara lain, BNI, Bank CIMB Niaga, HSBC, dan Mizuho.
Sedangkan sebesar Rp 900 miliar akan digunakan untuk pengembangan bisnis ritel Matahari Hypermart. MPPA berniat menambah gerai sebanyak 10 gerai setiap tahunnya. Sebanyak Rp 1 triliun akan digunakan untuk membayar dividen.
Fuad menuturkan, apakah mungkin dana senilai Rp 900 miliar bisa digunakan untuk mengembangkan bisnis ritel. "Pemegang saham harus melihat bisnis untuk jangka panjang," ujar dia.
Begitu pula mengenai rencana pembagian dividen, Fuad mengatakan manajemen Matahari harus menjelaskan dari uang kas mana akan digunakan. "Apakah dari uang yang ada saat ini atau dari hasil penjualan harus dialokasikan dari sekarang supaya ada kontrol," ujar dia.
Namun, Fuad mengingatkan, Bapepam tidak dapat melarang aksi korporasi yang dilakuakan. "Kita hanya bisa menyampaikan kepada publik apa yang terjadi," kata dia.
Ia berharap, agar pemegang saham dapat memahami risiko penjualan saham tersebut sebelum memutuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
Manajemen, kata Fuad, harus menjelaskan secara detail. "Kalau bayar utang kepada siapa saja, rencana bisnis seperti apa yang jelas, dan disampaikan
dalam RUPS itu," kata dia.
antique.putra@vivanews.com
