VIVAnews - Wacana pemboikotan terhadap Menteri Keuangan Sri Mulyani belakangan ini mendadak berhembus di DPR. Entah berawal dari mana, namun bergulir ide dari sejumlah anggota DPR untuk tidak mengundang nama-nama yang diduga bersalah dalam kasus Century, termasuk Sri Mulyani, dalam rapat-rapat dengan DPR. Menkeu sendiri merupakan mitra kerja Komisi XI DPR.
Posisi Menkeu dalam rapat-rapat di DPR, diusulkan untuk diwakilkan kepada Sekjen Kementerian Keuangan. Fraksi PDIP bahkan dikabarkan menyarankan Presiden SBY untuk menunjuk Menteri Keuangan ad interim (sementara), sampai muncul kepastian hukum terhadap Menkeu. Lebih lanjut, beredar pula kabar bahwa Panitia Anggaran DPR berencana untuk tidak menyetujui Rancangan APBN 2010 sebagai bagian dari aksi boikot terhadap Menkeu.
Menanggapi wacana aksi boikot tersebut, PPP menyatakan ketidaksetujuannya. “Tidak perlu memboikot Sri Mulyani. Kalau sampai ada boikot, maka yang akan paling dirugikan dan terkena dampaknya adalah masyarakat,” tandas Wasekjen PPP, Romahurmuziy, yang juga anggota pansus Century.
Pria yang akrab dipanggil Rommy itu mengingatkan, semua pihak harus berpegang pada azas praduga tak bersalah. Terlebih, saat ini kasus Century sudah dilimpahkan kepada proses hukum.
Rommy menyatakan, ia tidak tahu pasti siapa yang pertama kali melontarkan wacana boikot Sri Mulyani. Namun, tegasnya, PPP sama sekali tidak terpikir untuk melakukan itu. PPP juga tidak setuju apabila kasus Century dikaitkan dengan persoalan RAPBN 2010. “PPP malah melihat bahwa RAPBN 2010 itu pro rakyat,” ujar Rommy.
Ia mencontohkan, dalam RAPBN 2010, dicantumkan tambahan subsidi listrik agar Tarif dasar Listrik tidak naik gila-gilaan. Ada pula tambahan subsidi BBM, dengan pertimbangan bahwa harga minyak dunia saat ini kembali naik. “PPP tentu tidak ingin BBM naik,” kata Rommy.
Subsidi pupuk dan benih pun dimasukkan dalam RAPBN 2010. Dengan demikian, PPP menyimpulkan, penolakan DPR terhadap DPR akibat aksi boikot, hanya akan merugikan masyarakat.
ella
11/03/2010
tanty dewi
11/03/2010
