VIVAnews - Setelah sempat menyatakan mundur, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) kembali mengembuskan rencana penerbitan saham baru (rights issue).
Perseroan mengusulkan rights issue sebesar 13 persen dan ditargetkan terealisasi pada kuartal III atau IV tahun ini.
Bahkan, untuk merealisasikan rencana tersebut, manajemen BNI terus melobi tiga kementerian dan dewan legislatif untuk memperoleh persetujuan penerbitan saham baru sebesar 13 persen itu.
"DPR sudah oke," kata Direktur Utama BNI Gatot M Suwondo di sela Forum BUMN di gedung Graha Citra Caraka Telkom, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa 9 Maret 2010.
Menurut Gatot, direksi meminta agar porsi kepemilikan saham pemerintah di BNI yang mencapai 76 persen dikurangi sebesar 16 persen melalui proses rights issue.
Angka tersebut dibutuhkan untuk mencapai batas minimal perusahaan publik yang memperoleh insentif pajak. Emiten akan memperoleh insentif pajak lima persen jika saham yang dilepas ke publik mencapai 40 persen.
Dari total 16 persen saham yang dilepas tersebut, BNI mengusulkan agar pelepasan saham yang menjadi jatah greenshoe BNI sebesar tiga persen ditunda dulu.
Gatot menjelaskan, BNI kini sedang meyakinkan tiga kementerian yaitu Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Koordinator Perekonomian agar bisa memberikan izin rights issue tersebut.
Kendati demikian, perseroan sudah mengantongi persetujuan prinsip dari ketiga kementerian tersebut.
"Rencana ini sebetulnya sudah diajukan sejak Januari 2010. Tapi kan pemerintah sedang sibuk dengan program 100 hari dan kasus Century. Jadi kami 'kalah'," katanya.
BNI saat ini membutuhkan penguatan modal agar tingkat rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) perusahaan masih bisa memenuhi syarat untuk terus menyalurkan kredit.
"Kami memiliki komitmen pendanaan untuk program 10 ribu megawatt tahun lalu sebesar Rp 10 triliun dan kini masih jalan terus. Tapi, kalau CAR tidak memenuhi syarat, BNI tidak bisa menyalurkan kredit," ujar Gatot.
Catatan BNI menunjukkan setiap pinjaman sebesar Rp 1 triliun akan mengurangi tingkat CAR sebesar 0,1-0,2 persen.
arinto.wibowo@vivanews.com
