VIVAnews - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengungkapkan rencana penambahan saham (rights issue) PT Bank Mandiri Tbk sudah diusulkan ke Kementerian Keuangan.
"Kami sudah minta ke Menteri Keuangan untuk Bank Mandiri," kata Menteri BUMN Mustafa Abubakar usai Pembukaan Rapimnas HIPMI di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Selasa, 2 Maret 2010.
Menurut Mustafa, Kementerian saat ini terus memproses rencana pelepasan saham Mandiri ke publik hingga seluruhnya mencapai 40 persen. Bahkan pihaknya optimistis dapat melaksanakan rights issue pada tahun ini.
"Kalau dari kami ke Menkeu sudah masuk karena Mandiri sudah lama mengusulkan. Kalau soal kapan ini yang kami konsultasikan ke Kementerian Keuangan. Kalau jadi kendala harus awal tahun depan," kata Mustafa.
Dia menambahkan, jika nantinya rencana rights issue tersebut memperoleh dukungan baik dari segi aturan maupun keuangan, pelaksanaan aksi korporasi itu bisa dilaksanakan pada tahun 2010. "Kalau tidak, ya 2011," ujar dia.
Disamping Mandiri, Kementerian juga mengaku masih memproses rencana right issue PT Bank Negara Indonesia Tbk. Saat ini pemerintah memegang saham BBNI sebesar 76 persen. "BRI tidak perlu (rights issue)," katanya.
Lebih jauh Menteri menjelaskan, upaya peningkatan jumlah saham yang dilepas juga dianggap bagian dari upaya konsolidasi bank BUMN. Selanjutnya, kementerian akan mengarahkan aksi konsolidasi itu untuk menjalankan kebijakan single present policy dari Bank Indonesa (BI).
