VIVAnews - Wacana penerbitan saham baru (right issue) bank milik pemerintah, PT Bank Negara Indonesia Tbk dan PT Bank Mandiri Tbk terus meluncur. BNI mengisyaratkan melunak dalam hal pelaksanaan right issue, sementara Mandiri masih ngotot menambah porsi saham yang dilepas ke publik.
"Ya kami menunggu pemerintah saja lah," ujar Direktur Utama BNI Gatot M Suwondo usai Rapar Kerja Deputi Perbankan dan Jasa Keuangan Kementerian BUMN dan Komisi VI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, 1 Maret 2010.
Menurut Gatot, BNI sebelumnya berharap perusahaan dapat melaksanakan right issue tahun ini. Pasalnya,, ruang untuk menambah saham yang dilepas cukup besar mengingat porsi kepemilikan pemerintah masih sangat besar.
BNI memperkirakan, hasil dana yang bisa diraih dari tambahan pelepasan saham ke publik tersebut ditargetkan bisa mencapai Rp 4-5 triliun.
Sementara itu, Direktur Utama Bank Mandiri Agus Martowardojo mengatakan pihaknya pantang menyerah untuk meminta pemegang saham mayoritas menambah jumlah saham yang dilepas ke pasar. "Mandiri tidak pernah menyerah," katanya.
Agus menuturkan, Mandiri saat ini membutuhkan penguatan modal agar perusahaan bisa mempekuat fungsi intermediasi secara berkesinambungan. "Tapi modal saya sekarang hanya 15,7 persen," katanya.
Mandiri memperkirakan, rencana right issue tersebut dilaksanakan pada tahun ini. Sebab, perusahaan telah mendapat keyakinan dapat melaksanakan aksi korporasi tersebut pada tahun ini.
Sementara itu, Deputi Bidang Perbankan dan Jasa Keuangan Parikesit Suprapto mengatakan pihaknya bisa saja mengajukan tambahan privatisasi, kendati batas pengajuan sudah lewat tanggal 31 Januari 2010.
Sayangnya, Parikesit tidak menjelaskan lebih jauh langkah tersebut karena masalah privatisasi ditangani oleh deputi tersendiri di Kementerian BUMN.
antique.putra@vivanews.com
