VIVAnews - Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu mengaku kecewa jika ada perusahaan pemerintah yang tidak memiliki utang. Dengan berutang, kementerian yakin perusahaan akan lebih transparan.
"Saya kecewa kalau BUMN tidak punya utang. Jadi harus mencari dana publik supaya dia terbuka," kata Said Didu di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis 25 Februari 2010.
Menurut Said, pihaknya terus mendorong BUMN agar berutang dengan cara mencari dana dari pasar uang maupun pasar modal. "Semua BUMN saya minta cari pendanaan dari obligasi," katanya.
Said bahkan memberikan kemudahan kepada semua perusahaan pelat merah dalam mencari utang dengan tidak mewajibkan perusahaan meminta izin kepada pemerintah sebagai pemegang saham.
Pengecualian diberikan bila perusahaan mengajukan utang baru dengan menjaminkan aset perusahaan.
Said beralasan, dengan memiliki utang yang berasal dari penerbitan obligasi, secara tidak langsung bakal mendorong semua BUMN untuk lebih terbuka dan transparan.
Untuk diketahui, perusahaan yang berutang melalui instrumen obligasi harus menyerahkan laporan keuangan hasil audit untuk tahun kerja sebelumnya. Laporan keuangan itu biasanya menunjukkan kinerja manajemen, operasional, dan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik.
Said menambahkan, kementerian masih menghadapi hambatan cukup besar dalam upaya mengurangi jumlah perusahaan.
Di antaranya, dia menyebut empat hambatan, yaitu pertama pemerintah harus menyampaikan analisis yang tajam bahwa kinerja perusahaan meningkat signifikan dan penerimaan negara, pajak dan dividen tidak akan terganggu.
Masih dalam kasus yang sama, pemerintah juga harus menyelesaikan masalah pajak. "Apakah akan membebani BUMN atau tidak," katanya.
Khusus mengenai masalah pajak, hal tersebut merupakan pilihan pemerintah. Penyelesaian pajak dalam pembentukan holding dapat dilakukan melalui tiga langkah yaitu ditanggung pemerintah, dibayar langsung, dan ketiga adalah dicicil.
Hambatan lain dari rightsizing yaitu masalah daerah, dampak ekonominya, dan terakhir daya saing BUMN menghadapi persaingan global.
"Itu lah kenapa kami melakukan road map BUMN karena ingin mengkaji BUMN tersebut," kata dia.
arinto.wibowo@vivanews.com
