VIVAnews - PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) bersikukuh agar pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat menyetujui keinginan perusahaan untuk menambah jumlah saham yang dilepas ke publik.
Bank Mandiri berniat melepas lagi sekitar tujuh persen saham. Langkah tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan modal perusahaan.
"Kami akan berusaha meyakinkan bahwa perbankan memerlukan modal," kata Direktur Utama Bank Mandiri Agus Martowardojo usai hadir pada pelantikan direksi PT Pertamina di kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Jumat 19 Februari 2010.
Menurut Agus, keperluan modal tersebut bukan berarti Mandiri saat ini kekurangan dana. Perseroan masih memiliki rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) sebesar 15,7 persen.
Kebutuhan dana tersebut lebih ditujukan untuk kegiatan intermediasi perbankan.
"Jadi, bukan faktor pemerintah akan melakukan divestasi saham untuk kepentingan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Tapi, lebih untuk persiapan lembaga keuangan perbankan yang cukup," ujar dia.
Apalagi, Mandiri memperkirakan pada 2010-2014 kebutuhan pembiayaan dari perbankan akan cukup besar. Untuk bisa memenuhi kebutuhan itu, Mandiri mengaku memerlukan modal yang cukup kuat.
"Kami rekomendasikan supaya bisa dilakukan penambahan modal melalui rights issue dan divestasi," kata dia.
Kalau pun tidak memperoleh persetujuan dari pemerintah dan DPR, Agus bakal menyiapkan sejumlah alternatif di antaranya setoran dividen diperkecil serta penerbitan obligasi subordinasi (subdebt).
Untuk diketahui, sejumlah politisi di DPR dikabarkan bakal menolak rencana pemerintah menambah jumlah saham bank BUMN yang dilepas ke publik. Alasannya, DPR menghendaki perbankan untuk fokus pada upaya konsolidasi dibanding melepas saham.
arinto.wibowo@vivanews.com
