VIVAnews - Kementrian Keuangan melihat wacana pemberian tax holiday untuk meningkatkan investasi di dalam negeri adalah hal yang nihil.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Anggito Abimanyu mengatakan bahwa tax holiday tidak dikenal dalam perundang-undangan Indonesia. Pernyataan ini sedikit bersebrangan dengan Menteri Perindustrian MS Hidayat yang mengatakan tax holiday lazim digunakan oleh banyak negara yang menginginkan masuknya investasi, sehingga ingin diterapkan di Indonesia.
"Kami akan kaji. Tapi memang dalam perundang-undangan kita tidak mengenal tax holiday, solusi yang bisa diberikan adalah dalam bentuk KEK," ujar Anggito di Kantor Menko Perekonomian, Kamis 18 Februari 2010.
Menurut Anggito dibanding tax holiday, fasilitas KEK justru melebihi tax holiday. Namun tentang permintaan Kementrian Perindustrian ini, Kementrian Keuangan akan melihat konteks permintaanya seperti apa.
"Kami sudah cukup banyak memberikan, jadi kami akan lihat apalagi yang bisa kami berikan dari sisi fiskal," kata dia.
Sebelumnya Kementrian Perindustrian tengah mengkaji kemungkinan memberikan tax holiday bagi pengembangan industri di kawasan timur Indonesia.
Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan tax holiday lazim digunakan oleh banyak negara yang menginginkan masuknya investasi.
"Kalau pemerintah menginginkan masuknya investasi di daerah-daerah tertentu maka tax holiday diperlukan," kata Hidayat.
Kalaupun terjadi penolakan di sektor pajak, menurut Hidayat, hal itu sangat wajar karena adanya prioritas penerimaan pajak.
Dengan adanya pemberian tax holiday, maka perlu adanya perubahan aturan perpajakan. Karena pada aturan pajak tidak ada tax holiday.
"Kalau tidak diatur, maka ubahlah aturan. Ini strategi supaya negara tidak dirugikan, tapi ekonomi di daerah juga tumbuh," ujarnya.
