VIVAnews - Rencana pemerintah membatasi konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi untuk nelayan harus didukung dengan data konsumsi yang akurat. Sehingga, setelah ada pembatasan, tidak terjadi kekurangan atau kelebihan pasokan.
"Harus ada perbaruan data," kata Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis 4 Februari 2010.
Menurut dia, Pertamina akan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan Kementerian Kelautan untuk sistem pendistribusian bahan bakar ini.
hadi.suprapto@vivanews.com
