VIVAnews - Indonesia membutuhkan pertumbuhan sektor kelistrikan delapan persen tahun ini guna mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 persen.
"Kalau listrik tidak tumbuh delapan persen, target pertumbuhan ekonomi tidak bisa tercapai," kata Direktur Institute for Essential Services Reform Fabby Tumiwa dalam diskusi bertajuk Getting Ready for Liberalization of Power Sector in Indonesia What To Anticipate Prepare? di gedung Paramadina Graduate School The Energy, Jakarta, Selasa 19 Januari 2010.
Menurut dia, idealnya dalam suatu negara, jika target pertumbuhan ekonomi enam persen dengan elastisitas 1,5 persen, pertumbuhan sektor kelistrikan harus sembilan persen atau setara 3.200 megawatt (MW).
Fabby menjelaskan, ada korelasi antara tingkat kemakmuran suatu negara dan tersedianya pasokan energi listrik. Hal itu terbukti di negara-negara kaya yang memiliki produk domestik bruto (gross domestic product/GDP) tinggi, sehingga konsumsi listrik juga tinggi.
Selain itu, dia melanjutkan, akibat krisis listrik yang terjadi di dalam negeri, daya saing industri rendah.
"Di samping itu, daerah yang terjadi krisis listrik, biaya hidup mahal, karena untuk melakukan aktivitas ekonomi harus menyewa genset," kata dia.
Namun, menurut Fabby, mewujudkan pertumbuhan sektor kelistrikan sembilan persen per tahun di Indonesia bukan persoalan mudah. Potensi pertumbuhan masih terkendala pendanaan yang sangat minim, karena sektor ketenagalistrikan sepuluh tahun ke depan membutuhkan investasi US$80 miliar.
arinto.wibowo@vivanews.com
