VIVAnews - Pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) akan "melabrak" dua menteri Kabinet Indonesia Bersatu II terkait kerugian yang harus diderita industri nasional akibat perjanjian perdagangan bebas (FTA) Asean-China.
Sekembalinya dari lawatan ke luar negeri dalam rangka KTT Perubahan Iklim di Kopenhagen, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu akan langsung disambut dengan jajaran pengurus Apindo yang hendak meminta pertanggung jawaban pemerintah atas persoalan ini.
"FTA Asean-China masih menyisakan persoalan, kami harap bisa bertemu pemerintah. Minggu depan, setelah bertemu dengan pemerintah, kami akan menentukan sikap," kata Ketua Apindo Sofyan Wanandi di Jakarta, Kamis, 17 Desember 2009.
Dalam pertemuan dengan Mendag, sekaligus dengan Menko Perekonomian Hatta Rajasa, pengusaha akan mempertanyakan kejelasan sikap pemerintah apakah akan menunda implementasi FTA tersebut.
Sofyan mengaku, pihaknya telah mempunyai rumusan dan solusi secara teknis yang akan disarankan pada pemerintah. "Solusinya secara umum ada empat, pertama soal penundaan dan penggeseran skedul, kedua, memperkuat lembaga antidumping, ketiga, melalui hambatan non tarif semisal safeguard, atau keempat melalui percepatan SNI," ujarnya.
Namun, Sofyan menilai, yang paling penting untuk dilakukan adalah memperkuat institusi pemerintah, semisal BPOM, Bea Cukai, dan Direktorat Pajak.
hadi.suprapto@vivanews.com
