VIVAnews - Salah satu pertemuan penting yang dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam rangkaian KTT APEC 2008 di Lima, Peru adalah diskusi dengan APEC Business Advisory Council (ABAC). Lembaga ini didirikan oleh kalangan dunia usaha di negara-negara anggota APEC sejak tahun 1995.
Para pengusaha menjadi semacam penasihat atau pihak yang memberikan masukan atas problematika yang dihadapi dunia usaha. Setiap kali pemimpin ekonomi APEC bertemu, Apec Business Advisory Council (ABAC) ABAC akan berkumpul pula dan menyiapkan sejumlah masukan maupun pertanyaan kepada para pemimpin ekonomi.
Pertemuan ABAC tahun ini digelar di Convention Center Kementrian Pertahanan Peru, atau "Pentagonista", tempat berlangsungnya KTT APEC, Sabtu sore, 22 November 2008 waktu Peru.
Format pertemuan ABAC adalah, para pemimpin ekonomi dibagi menjadi lima kelompok. Presiden Yudhoyono tahun ini berada dalam kelompok satu bersama Presiden Bush dari AS, Pemimpin Ekonomi Taiwan, Pemimpin Ekonomi Thailand.
Dalam kelompok ini bergabung anggota ABAC dari Chili, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Singapura dan Vietnam. Para pemimpin ekonomi secara bergiliran menjawab sejumlah pertanyaan yang sebelumnya telah dikirimkan anggota ABAC. Anggota ABAC dari Thailand misalnya mengajukan pertanyaan, "apa rencana para pemimpin ekonomi APEC untuk berkoordinasi menangani krisis finansial global?"
Inti dari jawaban Presiden Yudhoyono adalah koordinasi yang makin baik serta memperkuat kebijaksanaan di bidang fiskal dan moneter. Indonesia juga mendukung upaya restrukturisasi arsitektur keuangan global yang memungkinkan lembaga keuangan internasional menjadi solusi bagi krisis finansial saat ini. Kerjasama regional diantara Gubernur Bank Sentral dan Menteri Keuangan juga diarahkan untuk menjadi solusi bagi penanganan krisis finansial ini.
Pertanyaan lain, misalnya, "apakah sistem dan mekanisme lembaga keuangan yang ada saat ini cukup untuk menjadi solusi krisis?". Jawaban Presiden Yudhoyono menggarisbawahi perlunya meningkatkan kemampuan surveilans, memprediksi krisis dan menyiapkan solusinya.
Hal ini yang menjadi kelemahan lembaga keuangan internasional yang ada saat ini sehingga nyaris tidak ada tindakan antisipasi atas krisis subprime mortgage yang sudah terjadi di AS tahun lalu.
Salah satu peserta ABAC dari Vietnam menanyakan kebijakan yang akan ditempuh para pemimpin untuk mendukung keberlangsungan sektor usaha kecil dan menengah, mengingat dalam krisis finansial ini mereka yang terkena dampak.
Presiden Yudhoyono menjawab pertanyaan tersebut dengan memaparkan insentif dan kebijakan yang telah dibuat pemerintah Indonesia dalam kerangka kerja Kementerian Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). "Jelas, diperlukan dukungan pendanaan bagi mereka agar tetap dapat melanjutkan usahanya dan menyerap tenaga kerja," kata Yudhoyono.
Mengenai kekuatira ABA bahwa perundingan Putaran Doha yang membahas perdagangan bebas, Presiden Yudhoyono mengingatkan perlunya para pemimpin bersikap fleksibel dan siap merumuskan konsensus agar kemacetan yang terjadi saat perundingan di Jenewa beberapa waktu lalu tidak terjadi lagi.
"Kita tidak mungkin mencapai 100 persen keinginan. Kalau semua pihak bisa bersikap mengalah untuk satu, dua hal, agar tercapai konsensus, akan sangat baik," ujar Yudhoyono.
Jika perundingan Doha gagal lagi, maka dunia yang tengah dibelit krisis akan makin terpuruk akibat sikap proteksionis dari negara maju seperti Cina, AS, Eropa dan India. Jika ini terjadi, maka target pencapaian Millenium Development Goals akan terancam, kemiskinanan akan bertambah dan pada gilirannya menimbulkan instabilitas keamanan di berbagai negara di dunia.
Dalam suratnya kepada Alan Garcia, Pemimpin KTT APEC 2008 yang juga Presiden Peru, para anggota ABAC mengingatkan perlunya memanfaatkan momentum perundingan Doha sebagai peluang untuk lebih memperkuat kerjasama perdagangan di kawasan Asia Pasifik. Noke Kiroyan dan Arwin Rasyid menjadi wakil ABAC dari Indonesia yang menandantangani surat tersebut.
Laporan: Uni Lubis wartawan ANTV/Peru
